196, TLN No. Tipe Dokumen. 03/2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK. 01/2014 ; Jumlah Unduhan: 19392. 95/PMK. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Perundang-undangan. id : 6 hlm. Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 3. 165/PMK. 05/2013. 2016 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest. pdf: 56 : 2020 : Pendidikan: PP Nomor 56 Tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK. Unduh PMK 49/2016 untuk mengetahui lebih lanjut tentang. Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473)dicabut dan dinyatakan , tidak berlaku. id : 8 hlm. id : 9 hlm. 6 14 275 25 1800 80+ tahun 58 164 1600 64 45 1. 2022. Nomor. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyelarasan tugas dan. 03/2016. 03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Peraturan Menteri Keuangan, 16. E. 20 Juni 2023 10. TAX TOOLS. 03/2019 tentang “Tata ara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan ersama” (“PMK-49”) yang diterbitkan pada 26 April 2019. 2017/NO. go. 010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK. 261/PMK. 000. 49, kemenkes. 254, jdih. NO. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sepanjang mengatur mengenai pelaksanaan Penggunaan BMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. DATA CENTER. 49 Tahun 2013 Ttg Komite Keperawatan Rs. U. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Judul. 2022/NO. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215. 02/2016, BN. 06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara T. 02/2017 TENT ANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianPeraturan Menteri Keuangan, 16/PMK. Kode. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. 49: Tahun: 2016: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan:. Nomor 224/PMK. 06/2007 ; Jumlah Unduhan: 87961 Kali Unduh: Jumlah Tayang: Jenis: Peraturan Menteri: Penerbit: Kementerian Keuangan Nomor: 181/PMK. Pasal 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. 9 . E. Indonesia Tahun 2013 Nomor sebagaimana telah 29) beberapa kali terakhir dengan Peraturan diubah, Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 7. go. id : 22 hlm. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 1238,jdih. Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 181/PMK. 03/2016 Tahun 2016 tentang Jenis Dokumen Dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. kemenkeu. PMK No. 83/PMK. NOMOR 95 /PMK. Peraturan. c. – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Simak juga keluhan sopir PNS jika di dalam kota kurang 8 jam. 145, jdih. id: 4 hlm. b. 5178), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 2. id. 101/PMK. 010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; 1. 2016 No. 02/2013 (BN Tahun 2013 No. 2/09/2016 04:16:00 am. PP No. Peraturan Perundang-undangan. 1089; : 60 Hlm. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan. 05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. NOMOR 34/PMK. (PMK) NO. Peraturan Menteri Keuangan 149/PMK. PMK No. Entitas: Kementerian Kesehatan: Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor: 39: Tahun: 2016: Tentang:Nomor 39 /PMK. Tematik. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Luar. 2016/No. Judul. 228, TLN No. Peraturan Menteri Keuangan (PMK). (PMK) NO. Nomor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyelarasan tugas dan fungsi penyelenggaraan. PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 04/2016: PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK. Judul. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK. 05/2008 – Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK. Tahun 1960. PMK 49 Tahun 2023 tentang SBM TA 2024. 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK. PMK SBM disusun sebagai langkah pasti Pemerintah. Indonesia, Kementerian Keuangan. Nomor 107 /PMK. (PMK) NO. id – Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. 04/2022, BN. TENTANG. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983PMK NO 44 TENTANG PEDOMAN. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. 02/2021 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. go. 28 November 2016 : Lokasi: Biro Hukum : Sumber: LL 2016 BN 2016 (1817) Bahasa: Indonesia : Bidang Hukum: Subyek: PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA : Cluster: Bidang Kekayaan Negara : Status: Berlaku : Keterangan Status/Riwayat – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 1241,jdih. Peraturan Menteri. 06/2016, BN. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 13 Pasal 1 butir (9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. 1439,jdih. U. 05/2016 Menimbang Mengingat TENT ANG PENGELOLAAN ASET PADA BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. 1817,jdih. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,. Nomor. Program ini didukung oleh. Peraturan Perundang-undangan. pdf. dr Kamal Amiruddin, MARS. 133/PMK. 03/2018 Menimbang TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. (PMK) NO. linggar. E. – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK. 2165, : 9 Hlm. TENTANG. Permentan No 23 Tahun 2018. Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. Kepala Bagian T. MATERI POKOK PERATURAN. 010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK. NO. Silakan download PDF Peraturan Pemerintah atau PP No. penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia. 2022/NO. Bentuk. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna BarangPP Nomor 48 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada. 23 Agustus 2013. 2016/NO. Belum Tersedia. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK. 68, kemkes. 06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK. PMK-22 mengatur persyaratan tambahan sebagaimana berikut: a. 2016/No. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 l 1/PMK. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2016. Sianipar ARB, Haryanti K. 05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4. 04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang,Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. Peraturan Menteri Keuangan NO. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penatausahaan Kekayaan Negara. Pasal 49. (PMK) NO. 05/2016.